Hukum Perikatan

Nama         = Febryana Pintakasari

NPM           = 22212879

Kelas         = 2EB18

Tugas        = Aspek Hukum dalam Ekonomi tentang Hukum Perikatan

                        

HUKUM PERIKATAN

Perikataan “perikatan” mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “perjanjian”, sebab dalam perikatan mempunyai hubungan dalam hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan.

Adapun yang dimaksud “Perikatan” yakni suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntuan itu. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang “kreditur”, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang “deditur”. Adapun barang atau sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “prestasi” , yang menurut undang-undang dapat berupa :

  1. Menyerahkan suatu barang
  2. Melakukan suatu perbuatan
  3. Tidak melakukan suatu perbuatan

Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh undang-undang diterangkan, bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Yang belakangan ini, dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilahirkan dari perbuatan yang berlawanan hukum.

            Apabla seorang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, menurut bahaa hukum ia melakukan “wanprestasi” yang menyebabkan ia akan digugat di depan hakim. Dalam hukum berlaku suatu asas, orang tidak boleh menjadi hakim sendiri. Seorang berpiutang yang menghendaki pelaksanaan suatu perjanjian dari seorang berhutang yang tidak memenuhi kewajibannya, harus meminta perantaraan pengadilan.

      Tetapi sering terjadi bahwa si berhutang sendiri dari semula sudah memberikan persetujuannya, kalau ia sampai lalai, si berpitang berhak melaksanakan sendiri hak-haknya menurut perjanjian, dengan tak usah meminta perantara hakim. Ini dapat kita lihat dalam hal pandrecht. Pelaksanaan yang dilakukan sendiri oleh seorang berpiutang dengan tidak meleati hakim, dinamakan “parate executie” . orang yang berhutang dengan memberikan tanggungan gadai sejak semula telah memberikan izin kalau ia lalai, barang tanggungan boleh dijual oleh si berpiutang untuk pelunasan hutang dengan hasil penjualan itu. Begitu juga halnya dengan seorang pemberi hypotheek dengan “beding van eigenmachtige verkoop”.

      Jadi pada umumnya si berpiutang harus menempuh jalan menuntut si berhutang di depan pengadilan. Jika prestasi yang dikehendaki berupa membayar sejumlah uang, memang si berpiutang sudah tertolong jika ia mendapatkan suatu putusan pengadilan, karena ia dapat minta dijalankannya putusan itu dengan menyita dan melelang harta benda si berhutang.

      Tetapi jika untuk prestasi yang dikehendaki itu diperlukan persetujuan atau bantuan pribadi dari si berhutang yang enggan memberikan persetujuan atau bantuan itu si berpiutang masih menghadapi kesulitan. Misalnya, dalam hal si berhutang harus memberikan hypotheek atau menyerahkan sebuah benda yang tak bergerak. Dalam hal ini sebagai diketahui harus ada suatu akte pemberian hypotheek atau suatu akte trasnport yang dibuat di depan notaris, dengan bantuan si berhutang. Dalam hal pemberian hypotheek, kesulitan terssebut dapat diatasi, karena undang-undang mengizinkan pelaksanaan dengan pendafaran putusan pengadilan dalam daftar-daftar hypotheek (lihat pasal 1171 ayat 3 B.W.), tetapi ini merupakan suatu pengecualian. Mengenai penyerahan sebuah benda yang tak bergerak, kesulitan masih tetap ada selama tidak diadakan ketentuan seperti dalam hal pemberian hypotheek tersebut, dan selama para hakim masih memegang teguh pendirian bahwa persetujuan si berhutang (akte transport) tidak mungkin digantikan oleh suatu putusan hakim.

Cara melaksanakan suatu putusan, yang oleh hakim dikuasakan pada orang berpiutang untuk mewujudkan sendiri apa yang menjadi haknya, dinamakan “reele executie”. Dalam B.W. sendiri cara pelaksanaan ini diperbolehkan dalam hal-hal berikut ini :

  1. Dalam hal perjanjian-perjanjian yang bertujuan bahwa suatu pihak tidak akan melakukan suatu perbuatan, misalnya tidak akan membuat suatu pagar tembok yang lebih tinggi dari 3 meter, pihak yang lain dapat dikuasakan oleh hakim untuk membongkar sendiri apa yang telah diperbuat dengan melanggar perjanjian itu. (lihat pasal 1240).
  2. Dalam hal perjanjian-perjanjian dalam membuat suatu barang (yang juga dapat dibuat oleh orang lain, misalnya suatu garage), pihak yang berkepentingan dapat dikuasakan oleh hakim untuk membuat sendiri atau menyuuh orang lain untuk membuatnya, atas biaya yang dipikul oleh si berhutang. (lihat pasal 141).

Jika prestasi berupa menyerahkan suatu barang tertentu atau melakukan suatu melakukan perbuatan yang sangat pribadi (membuat lukisan oleh pelukis ternama), pada umumnya tidaklah mungkin untuk mewujudkan prestasi itu dengan tak ada bantuan dari si berhutang, dan terpaksalah si berpiutang menerima suatu penggantian kerugian berupa uang.

Dasar Hukum Perikatan

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut.

  1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).
  2. Perikatan yang timbul undang-undang.

ASAS-ASAS HUKUM PERIKATAN

  1. ASAS KONSENSUALISME
  2. ASAS PACTA SUNT SERVANDA
  3. ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

 

WANPRESTASI

Apabila si berhutang tidak (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukannya, maka dikatakan ia akan melakukan “wanprestasi”. Ia adalah “alpa” atau “lalai” atau “bercidra-janji”. Atau juga ia “melanggar perjanjian”, yaitu apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan “wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi yang buruk.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam yakni :

  1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
  2. Melaksanakan yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
  3. Melakukan apa yang dijanjikannya tapi ia terlambat
  4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berhutang itu (pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman.

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang tidak lalai tadi ada 4 macam, yaitu:

  1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur
  2. Pembatalan perjanjian atau disebut juga “pemecahan” perjanjian
  3. Peralihan resiko
  4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di muka hakim

Karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berhutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak diperjanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Dalam jual-beli barang misalnya tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar ke rumah si pembeli, atau kapan si pembeli ini harus membayar uang harga barang tadi.

Cara-cara hapusnya suatu perikatan

Pasal 11381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan sepuluh cara hapusnya perikatan. Yaitu :

  1. Pembayaran

         Nama “pembayaran” dimaksudkan setiap pemenuhan perjanjian secara suka rela. Dalam arti yang sangat luas ini, tidak saja       pihak pembeli membayar uang harga pembelian, tetapi pihak penjualpun dikatakan “membayar” jika ia menyerahkan atau “melever” barang yang dijualnya. Yang wajib membayar utang bukan saja si berhutang(debitur) tetapi juga seorang kwan berhutang dan seseorang penanggung hutang (borg).

  1. Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Penyimpanan atau Penitipan

         Ini adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran. Caranya sebagai berikut : barang atau uang yang akan dibayarkan itu ditawarkan secara resmi oleh seorang notaris atau seorang juru sita pengadilan.notaris atau juru sita membuat suatu perincian dari barang-barang atau uang yang akan dibayarkan itu dan pergilah ia ke rumah atau tempat tinggal kreditur, kepada siapa ia memberitahukan bahwa ia atas perintah debitur datang untuk membayar hutangnya debitur tersebut, pembayaran mana akan dilakukan dengan menyerahkan (membayarkan) barang atau uang yang telah diperinci itu. Notaris atau juru sita tadi sudah menyediakan suatu proses verbal. Apabila kreditur suka menerima barang atau uang yang ditawarkan itu, maka selesailah perkara pembayaran itu. Apabila kreditur menolak yang biasanya memang sudah dapat diduga maka notaris/juru sita akan mempersilahkan kreditur itu menandatangani proses verbal tersebut dan jika kreditur tidak suka menaruh tandatangannya maka hal itu akan dicatat oleh notaris/juru sita di atas surat proses verbal tersebut. Dengan demikian terdapatlah suatu bukti yang resmi bahwa si berpiutang menolak pembyaran.

       Langkah yang berikutnya ialah : si berhutang (debitur) di muka pengadilan negeri dengan permohonan kepada pengadilan itu supaya pengadilan mengesahkan penawaran pembayaran yang telah dilakukan itu. Setelah penawaran pembayaran itu disahkan maka barang atau uang yang akan dibayarkan itu, disimpankan atau dititipkan kepada panitera Pengadilan Negeri dengan demikian simpanan di kepaniteraan Pengadilan Negeri atas tanggungan atau resiko si berpiutang. Si berhutang sudah bebas dari hutangnya. Segala biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan penawaran pembayaran tunai dan penyimpanan, harus dipikul oleh si berhutang.

  1. Pembaharuan Hutang atau Nivasi

        Menurut pasal 1413 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada iga macam jalan untuk melaksanakan suatu pembaharuan hutang atau novasi tersebut, yaitu :

  1. Apabila seseorang berhutang embuat suatu perikatan hutang baru guna orang yang akan menghutangkan keadanya, yang menggantikan hutang yang lama yang dihapuskan karenanya.
  2. Apabila seseorang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
  3. Apabila sebagai akibat dari suatu perjanjian baru seseorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur yang lama, terhadap siapa si berhutang dibebaskan dari perikatannya.

        Novasi yang disebutkan pada (a), dinamakan novasi obyektif, karena yang diperbaharui adalah obyeknya perjanjian, sedangkan yang disebutkan pada (b) dan (c) dinamakan novasi subyektif, karena yang diperbaharui disitu adalah subyek-subyek atau orang-orangnya dalam perjanjian. Jika yang diganti debiturnya (b) maka novasi itu dinamakan subyektif pasif, sedangkan apabila yang diganti itu kreditur (c) novasi dinamakan subyektif aktif.

  1. Perjumpaan Hutang atau Kompensasi

        Ini adalah suatu cara penghapusan hutang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan hutang-piutang secara timbal balik antara kreditur dan debitur.

        Jika dua orang saling berhutang satu sama lain maka terjadilah antara mereka satu perjumpaan dengan mana antara kedua orang tersebut dihapuskan, demikianlah diterangkan oleh pasal 1424 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal tersebut setidak tahunya orang-orang yang bersangkutan dan kedua hutang itu yang satu menghapuskan yang lain dan sebaliknya pada saat hutang-hutang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk suatu jumlah yang sama. Agar supaya dua hutang dapat diperjumpakan, maka perlulah bahwa dya hutang itu seketika dapat dittapkan besarnya atau jumlahnya dan seketika dapat ditagih.

Perjumpaan terjadi dengan tidak dibedakan dari sumber apa hutang-pihutang antara kedua belah pihak itu telah dilahirkan,terkecuali:

  1. Apabila dituntunnya pengembalian suatu barang yang secara berlawanan dengan hukum dirampas dari pemiliknya.
  2. Apabila dituntutnya pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan
  3. Terdapat suatu hutang yang bersumber kepada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tak dapat disita(alimentasi). Demikianlah dapat dibaca dari pasal 1429 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Maksudnya adalah terang jika kita memperkenankan perjumpaan dalam hal-hal yang disebutkan diatas, maka itu akan berarti mengesahkan seseorang yang main hakim sendiri atas ketentuan hukum. Maka dari itu pasal tersebut diatas mengadakan larangna kompensasi dalam hal-hal yang disebutkan itu.

    5. Pencampuran Hutang

        Apabila kedudukan sebagai orang berpiutang (kreditur) dan orang yang berhutang (debitur) berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu pencampuran hutang dengan mana utang piutang itu dihapuskan. Misalnya, si debitur kawin dengan krediturnya dalam suatu persatuan harta kawin. Hapusnya hutang-piutang dalam hal percampuran ini, adalah betul-betul “demi hukum” dalam arti otomatis.

Percampuran hutang yang terjadi pada dirinya si berhutang utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung hutangnya (borg) tidak sekali-kali mengakibatkan hapusnya hutang pokok.

      6.Pembebasan Hutang

        Teranglah, bahwa apabila si berpiutang dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari si berhutang dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian, maka perikatan yaitu hubungan hutang-piutang-hapus, perikatan ini hapus karena pembebasan. Pembebasan sesuatu hutang tiak boleh dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

Pengembalian sepucuk tanda piutang asli secara suka rela oleh si berpiutang kepada si berhutang, merupakan suatu bukti tentang pembebasan hutangnya, bahkan terhadap orang-orang lain yang turut brhutang secara tanggung menanggung. Pengembalian barang yang diberikan dalam gadai atau sebagai tanggungan tidaklah cukup dijadikan persangkaan tentang dibebaskannya hutang. Ini sebetulnya tidak perlu diterangkan, sebab perjanjian gadai (pand) adalah suatu perjanjian accessoir yang artinya suatu buntut belaka dari perjanjiannya poko, yaitu perjanjian pinjam uang.

   7.  Musnahnya Barang Yang Terhutang

        Jika barang tertentu yang menjadi obyekdari perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, hapuslah perikatannya asal barnag tadi musnah atau hilang diluar kesalahan si berhutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan juga meskipun debitur itu lalai menyerahkan barang itu (misalnya terlambat), iapun akan bebas dari perikatan apabila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya barang itu disebabkan oleh suatu kejadian diluar kekuasaannya dan bahwa barang tersebut toh juga akan menemui nasib yang sama meskipun sudah berada di tangan kreditur.

        Apabila si berhutang, dengan terjadinya peristiwa-peristiwa seperti diatas telah dibebaskan dari perikatannya terhadapa krediturnya, maka ia diwajibkan menyerahkan kepada kreditur nya, maka ia diwajibkan menyerahkan kepada kreditur itu seala hak yang mungkin dapat dilakukannya terhadap orang-orang pihak ketiga sebagai pemilik barang yang telah hapus atau hilang itu.

    8. Kebatalan/ Pembatalan

        Meskipun di sini disebutkan kebatalan dan pembatalan, tetapi yang benar adalah “pembatalan” saja, dan memang kalau kita melihat apa yang diatur oleh pasal 1446 dan selanjutnya dari Kita Undang-unfang Hukum Perdata, ternyatalah bahwa ketentuan-ketentuan disitu kesemuanya mengenai “pembatalan”. Kalau suatu perjanjian batal demi hukum amaka tidak ada suatu perikatan hukum yang dilahirkan karenanya, dan barang sesuatu yang tidak ada tentu saja tidak hapus.

    9. Berlakunya Suatu Syarat Batal

        Perikatan bersyarat itu dalah suatu perikatan yang nasibnya digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa tadi, atau secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.

  10. Lewatnya Waktu

        Menurut psal 1946 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dinamakan “kadaluwarsa” atau “lewat waktu” ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang yang dinamakan daluwarsa “acquisitip” sedangkan daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan (suatu tututan) dinamakan daluwarsa “extinctip”. Kadaluwarsa yang pertama tadi sebaiknya dibicarakan berhubungan dengan hukum denda. Daluwarsa dari macam yang kedua dapat sekedarnya dibicarakan di sini meskipun masalah daluwarsa itu suatu masalah yang memerlukan pembicaraan tersendiri.

Sumber :

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_dalam_bisnis/bab4-hukum_perikatan_dan_perjanjian.pdf

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s