Hukum Perikatan

Nama         = Febryana Pintakasari

NPM           = 22212879

Kelas         = 2EB18

Tugas        = Aspek Hukum dalam Ekonomi tentang Hukum Perikatan

                        

HUKUM PERIKATAN

Perikataan “perikatan” mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “perjanjian”, sebab dalam perikatan mempunyai hubungan dalam hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan.

Adapun yang dimaksud “Perikatan” yakni suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntuan itu. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang “kreditur”, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang “deditur”. Adapun barang atau sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “prestasi” , yang menurut undang-undang dapat berupa :

  1. Menyerahkan suatu barang
  2. Melakukan suatu perbuatan
  3. Tidak melakukan suatu perbuatan

Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh undang-undang diterangkan, bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Yang belakangan ini, dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilahirkan dari perbuatan yang berlawanan hukum.

            Apabla seorang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, menurut bahaa hukum ia melakukan “wanprestasi” yang menyebabkan ia akan digugat di depan hakim. Dalam hukum berlaku suatu asas, orang tidak boleh menjadi hakim sendiri. Seorang berpiutang yang menghendaki pelaksanaan suatu perjanjian dari seorang berhutang yang tidak memenuhi kewajibannya, harus meminta perantaraan pengadilan.

      Tetapi sering terjadi bahwa si berhutang sendiri dari semula sudah memberikan persetujuannya, kalau ia sampai lalai, si berpitang berhak melaksanakan sendiri hak-haknya menurut perjanjian, dengan tak usah meminta perantara hakim. Ini dapat kita lihat dalam hal pandrecht. Pelaksanaan yang dilakukan sendiri oleh seorang berpiutang dengan tidak meleati hakim, dinamakan “parate executie” . orang yang berhutang dengan memberikan tanggungan gadai sejak semula telah memberikan izin kalau ia lalai, barang tanggungan boleh dijual oleh si berpiutang untuk pelunasan hutang dengan hasil penjualan itu. Begitu juga halnya dengan seorang pemberi hypotheek dengan “beding van eigenmachtige verkoop”.

      Jadi pada umumnya si berpiutang harus menempuh jalan menuntut si berhutang di depan pengadilan. Jika prestasi yang dikehendaki berupa membayar sejumlah uang, memang si berpiutang sudah tertolong jika ia mendapatkan suatu putusan pengadilan, karena ia dapat minta dijalankannya putusan itu dengan menyita dan melelang harta benda si berhutang.

      Tetapi jika untuk prestasi yang dikehendaki itu diperlukan persetujuan atau bantuan pribadi dari si berhutang yang enggan memberikan persetujuan atau bantuan itu si berpiutang masih menghadapi kesulitan. Misalnya, dalam hal si berhutang harus memberikan hypotheek atau menyerahkan sebuah benda yang tak bergerak. Dalam hal ini sebagai diketahui harus ada suatu akte pemberian hypotheek atau suatu akte trasnport yang dibuat di depan notaris, dengan bantuan si berhutang. Dalam hal pemberian hypotheek, kesulitan terssebut dapat diatasi, karena undang-undang mengizinkan pelaksanaan dengan pendafaran putusan pengadilan dalam daftar-daftar hypotheek (lihat pasal 1171 ayat 3 B.W.), tetapi ini merupakan suatu pengecualian. Mengenai penyerahan sebuah benda yang tak bergerak, kesulitan masih tetap ada selama tidak diadakan ketentuan seperti dalam hal pemberian hypotheek tersebut, dan selama para hakim masih memegang teguh pendirian bahwa persetujuan si berhutang (akte transport) tidak mungkin digantikan oleh suatu putusan hakim.

Cara melaksanakan suatu putusan, yang oleh hakim dikuasakan pada orang berpiutang untuk mewujudkan sendiri apa yang menjadi haknya, dinamakan “reele executie”. Dalam B.W. sendiri cara pelaksanaan ini diperbolehkan dalam hal-hal berikut ini :

  1. Dalam hal perjanjian-perjanjian yang bertujuan bahwa suatu pihak tidak akan melakukan suatu perbuatan, misalnya tidak akan membuat suatu pagar tembok yang lebih tinggi dari 3 meter, pihak yang lain dapat dikuasakan oleh hakim untuk membongkar sendiri apa yang telah diperbuat dengan melanggar perjanjian itu. (lihat pasal 1240).
  2. Dalam hal perjanjian-perjanjian dalam membuat suatu barang (yang juga dapat dibuat oleh orang lain, misalnya suatu garage), pihak yang berkepentingan dapat dikuasakan oleh hakim untuk membuat sendiri atau menyuuh orang lain untuk membuatnya, atas biaya yang dipikul oleh si berhutang. (lihat pasal 141).

Jika prestasi berupa menyerahkan suatu barang tertentu atau melakukan suatu melakukan perbuatan yang sangat pribadi (membuat lukisan oleh pelukis ternama), pada umumnya tidaklah mungkin untuk mewujudkan prestasi itu dengan tak ada bantuan dari si berhutang, dan terpaksalah si berpiutang menerima suatu penggantian kerugian berupa uang.

Dasar Hukum Perikatan

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut.

  1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).
  2. Perikatan yang timbul undang-undang.

ASAS-ASAS HUKUM PERIKATAN

  1. ASAS KONSENSUALISME
  2. ASAS PACTA SUNT SERVANDA
  3. ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

 

WANPRESTASI

Apabila si berhutang tidak (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukannya, maka dikatakan ia akan melakukan “wanprestasi”. Ia adalah “alpa” atau “lalai” atau “bercidra-janji”. Atau juga ia “melanggar perjanjian”, yaitu apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan “wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi yang buruk.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam yakni :

  1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
  2. Melaksanakan yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
  3. Melakukan apa yang dijanjikannya tapi ia terlambat
  4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berhutang itu (pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman.

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang tidak lalai tadi ada 4 macam, yaitu:

  1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur
  2. Pembatalan perjanjian atau disebut juga “pemecahan” perjanjian
  3. Peralihan resiko
  4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di muka hakim

Karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berhutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak diperjanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Dalam jual-beli barang misalnya tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar ke rumah si pembeli, atau kapan si pembeli ini harus membayar uang harga barang tadi.

Cara-cara hapusnya suatu perikatan

Pasal 11381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan sepuluh cara hapusnya perikatan. Yaitu :

  1. Pembayaran

         Nama “pembayaran” dimaksudkan setiap pemenuhan perjanjian secara suka rela. Dalam arti yang sangat luas ini, tidak saja       pihak pembeli membayar uang harga pembelian, tetapi pihak penjualpun dikatakan “membayar” jika ia menyerahkan atau “melever” barang yang dijualnya. Yang wajib membayar utang bukan saja si berhutang(debitur) tetapi juga seorang kwan berhutang dan seseorang penanggung hutang (borg).

  1. Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Penyimpanan atau Penitipan

         Ini adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran. Caranya sebagai berikut : barang atau uang yang akan dibayarkan itu ditawarkan secara resmi oleh seorang notaris atau seorang juru sita pengadilan.notaris atau juru sita membuat suatu perincian dari barang-barang atau uang yang akan dibayarkan itu dan pergilah ia ke rumah atau tempat tinggal kreditur, kepada siapa ia memberitahukan bahwa ia atas perintah debitur datang untuk membayar hutangnya debitur tersebut, pembayaran mana akan dilakukan dengan menyerahkan (membayarkan) barang atau uang yang telah diperinci itu. Notaris atau juru sita tadi sudah menyediakan suatu proses verbal. Apabila kreditur suka menerima barang atau uang yang ditawarkan itu, maka selesailah perkara pembayaran itu. Apabila kreditur menolak yang biasanya memang sudah dapat diduga maka notaris/juru sita akan mempersilahkan kreditur itu menandatangani proses verbal tersebut dan jika kreditur tidak suka menaruh tandatangannya maka hal itu akan dicatat oleh notaris/juru sita di atas surat proses verbal tersebut. Dengan demikian terdapatlah suatu bukti yang resmi bahwa si berpiutang menolak pembyaran.

       Langkah yang berikutnya ialah : si berhutang (debitur) di muka pengadilan negeri dengan permohonan kepada pengadilan itu supaya pengadilan mengesahkan penawaran pembayaran yang telah dilakukan itu. Setelah penawaran pembayaran itu disahkan maka barang atau uang yang akan dibayarkan itu, disimpankan atau dititipkan kepada panitera Pengadilan Negeri dengan demikian simpanan di kepaniteraan Pengadilan Negeri atas tanggungan atau resiko si berpiutang. Si berhutang sudah bebas dari hutangnya. Segala biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan penawaran pembayaran tunai dan penyimpanan, harus dipikul oleh si berhutang.

  1. Pembaharuan Hutang atau Nivasi

        Menurut pasal 1413 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada iga macam jalan untuk melaksanakan suatu pembaharuan hutang atau novasi tersebut, yaitu :

  1. Apabila seseorang berhutang embuat suatu perikatan hutang baru guna orang yang akan menghutangkan keadanya, yang menggantikan hutang yang lama yang dihapuskan karenanya.
  2. Apabila seseorang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
  3. Apabila sebagai akibat dari suatu perjanjian baru seseorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur yang lama, terhadap siapa si berhutang dibebaskan dari perikatannya.

        Novasi yang disebutkan pada (a), dinamakan novasi obyektif, karena yang diperbaharui adalah obyeknya perjanjian, sedangkan yang disebutkan pada (b) dan (c) dinamakan novasi subyektif, karena yang diperbaharui disitu adalah subyek-subyek atau orang-orangnya dalam perjanjian. Jika yang diganti debiturnya (b) maka novasi itu dinamakan subyektif pasif, sedangkan apabila yang diganti itu kreditur (c) novasi dinamakan subyektif aktif.

  1. Perjumpaan Hutang atau Kompensasi

        Ini adalah suatu cara penghapusan hutang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan hutang-piutang secara timbal balik antara kreditur dan debitur.

        Jika dua orang saling berhutang satu sama lain maka terjadilah antara mereka satu perjumpaan dengan mana antara kedua orang tersebut dihapuskan, demikianlah diterangkan oleh pasal 1424 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal tersebut setidak tahunya orang-orang yang bersangkutan dan kedua hutang itu yang satu menghapuskan yang lain dan sebaliknya pada saat hutang-hutang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk suatu jumlah yang sama. Agar supaya dua hutang dapat diperjumpakan, maka perlulah bahwa dya hutang itu seketika dapat dittapkan besarnya atau jumlahnya dan seketika dapat ditagih.

Perjumpaan terjadi dengan tidak dibedakan dari sumber apa hutang-pihutang antara kedua belah pihak itu telah dilahirkan,terkecuali:

  1. Apabila dituntunnya pengembalian suatu barang yang secara berlawanan dengan hukum dirampas dari pemiliknya.
  2. Apabila dituntutnya pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan
  3. Terdapat suatu hutang yang bersumber kepada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tak dapat disita(alimentasi). Demikianlah dapat dibaca dari pasal 1429 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Maksudnya adalah terang jika kita memperkenankan perjumpaan dalam hal-hal yang disebutkan diatas, maka itu akan berarti mengesahkan seseorang yang main hakim sendiri atas ketentuan hukum. Maka dari itu pasal tersebut diatas mengadakan larangna kompensasi dalam hal-hal yang disebutkan itu.

    5. Pencampuran Hutang

        Apabila kedudukan sebagai orang berpiutang (kreditur) dan orang yang berhutang (debitur) berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu pencampuran hutang dengan mana utang piutang itu dihapuskan. Misalnya, si debitur kawin dengan krediturnya dalam suatu persatuan harta kawin. Hapusnya hutang-piutang dalam hal percampuran ini, adalah betul-betul “demi hukum” dalam arti otomatis.

Percampuran hutang yang terjadi pada dirinya si berhutang utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung hutangnya (borg) tidak sekali-kali mengakibatkan hapusnya hutang pokok.

      6.Pembebasan Hutang

        Teranglah, bahwa apabila si berpiutang dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari si berhutang dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian, maka perikatan yaitu hubungan hutang-piutang-hapus, perikatan ini hapus karena pembebasan. Pembebasan sesuatu hutang tiak boleh dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

Pengembalian sepucuk tanda piutang asli secara suka rela oleh si berpiutang kepada si berhutang, merupakan suatu bukti tentang pembebasan hutangnya, bahkan terhadap orang-orang lain yang turut brhutang secara tanggung menanggung. Pengembalian barang yang diberikan dalam gadai atau sebagai tanggungan tidaklah cukup dijadikan persangkaan tentang dibebaskannya hutang. Ini sebetulnya tidak perlu diterangkan, sebab perjanjian gadai (pand) adalah suatu perjanjian accessoir yang artinya suatu buntut belaka dari perjanjiannya poko, yaitu perjanjian pinjam uang.

   7.  Musnahnya Barang Yang Terhutang

        Jika barang tertentu yang menjadi obyekdari perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, hapuslah perikatannya asal barnag tadi musnah atau hilang diluar kesalahan si berhutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan juga meskipun debitur itu lalai menyerahkan barang itu (misalnya terlambat), iapun akan bebas dari perikatan apabila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya barang itu disebabkan oleh suatu kejadian diluar kekuasaannya dan bahwa barang tersebut toh juga akan menemui nasib yang sama meskipun sudah berada di tangan kreditur.

        Apabila si berhutang, dengan terjadinya peristiwa-peristiwa seperti diatas telah dibebaskan dari perikatannya terhadapa krediturnya, maka ia diwajibkan menyerahkan kepada kreditur nya, maka ia diwajibkan menyerahkan kepada kreditur itu seala hak yang mungkin dapat dilakukannya terhadap orang-orang pihak ketiga sebagai pemilik barang yang telah hapus atau hilang itu.

    8. Kebatalan/ Pembatalan

        Meskipun di sini disebutkan kebatalan dan pembatalan, tetapi yang benar adalah “pembatalan” saja, dan memang kalau kita melihat apa yang diatur oleh pasal 1446 dan selanjutnya dari Kita Undang-unfang Hukum Perdata, ternyatalah bahwa ketentuan-ketentuan disitu kesemuanya mengenai “pembatalan”. Kalau suatu perjanjian batal demi hukum amaka tidak ada suatu perikatan hukum yang dilahirkan karenanya, dan barang sesuatu yang tidak ada tentu saja tidak hapus.

    9. Berlakunya Suatu Syarat Batal

        Perikatan bersyarat itu dalah suatu perikatan yang nasibnya digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa tadi, atau secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.

  10. Lewatnya Waktu

        Menurut psal 1946 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dinamakan “kadaluwarsa” atau “lewat waktu” ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang yang dinamakan daluwarsa “acquisitip” sedangkan daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan (suatu tututan) dinamakan daluwarsa “extinctip”. Kadaluwarsa yang pertama tadi sebaiknya dibicarakan berhubungan dengan hukum denda. Daluwarsa dari macam yang kedua dapat sekedarnya dibicarakan di sini meskipun masalah daluwarsa itu suatu masalah yang memerlukan pembicaraan tersendiri.

Sumber :

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_dalam_bisnis/bab4-hukum_perikatan_dan_perjanjian.pdf

 

Pengertian Hukum dan Hukum Ekonomi

Pengertian hukum atau ilmu hukum adalah suatu system aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau lembaga atau institusi hukum.

Banyak Pengertian hukum menurut para tokoh, diantaranya :

Menurut Plato mengatakan :

Hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.

Menurut  Aristoteles mengatakan :

Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.

 

Menurut J.C.T Simorangkir, SH Woerjono Sastropranoto, SH mengatakan :

 

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat badan-badan resmi yang berwajib.

 

Jadi kesimpulan dari beberapa pendapat para tokoh diatas bahwa ilmu hukum ialah menghimpun dan mensistematisasi bahan bahan hukum dan memecahkan masalah masalah.

 

Pengertian ekonomi dan hukum ekonomi

 

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas.

 

Hukum Ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam hubungan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.

Hukum Ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu :

  1. Hukum Ekonomi Pembangunan, yakni seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi. Misalnya hukum perusahaan dan hukum penanaman modal.
  2. Hukum Ekonomi Sosial, yakni seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan secara adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia. Misalnya hukum perburuhan dan huukum perumahan.

Contoh hukum Ekonomi :

  1. Apabila harga sembako atau Sembilan bahan pokok naik maka harga-harga barang lainnya biasanya ikut merambat naik.
  2. Apabila pada suatu lokasi berdiri sebuah pusat pertokoan hypermarket yang besar dengan harga yang sangat murah maka dipastikan paritel atau toko-toko kecil yang berada disekitarnya akan kehilangan omset atau mati gulung tikar.
  3. Jika nilai kurs dollar Amerika meningkat maka banyak perusahaan yang modalnya berasal dari pinjaman luar negeri akan bangkrut.
  4. Turunnya harga elpiji/lpj akan menaikkan jumlah penjualan kompor gas baik buatan dalam negeri maupun luar negeri.
  5. Semakin tinggi bunga bank untuk tabungan maka jumlah uang yang beredar akan menurun dan terjadi penurunan jumlah permintaan barang dan jasa secara umum.

 

 

Tujuan hukum dan Sumber-sumber hukum

Hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakatdan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

 

Sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yakni aturan-aturan yang apabila dilanggar menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata.

Hukum ditinjau dari segi material dan formal :
• Sumber-sumber hukum material
Dalam sumber hukum material dapat ditinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut    ekonomi, sejarah sosiolagi, filsafat, dsb
Contoh :
1. Seorang ahli ekonomi mengatakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum.
2. Seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

• Sumber hukum formal
1. Undang – Undang (Statute)
Ialah suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuasaan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara.
2. Kebiasaan (Costum)
Ialah suatu perbuatan manusia uang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal sama . Apabila suatu kebiasaan tersebut diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbul suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
3. Keputusan Hakim (Jurisprudentie)
Dari ketentuan pasal 22 A.B. ini jelaslah, bahwa seorang hakim mempunyai hak untuk membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara. Dengan demikian, apabila Undang – undang ataupun kebiasaan tidak member peraturan yang dapat dipakainya untuk menyelesaikan perkara itu, maka hakim haruslah membuat peraturan sendiri.
1. Traktat (Treaty)
2. Pendapat sarjana hukum (Doktrin)

 

 

Kodifikasi hukum

Adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap.

Ditinjau dari segi bentuknya, hukum dapat dibedakan atas :
o   Hukum Tertulis (statute law, written law), yaitu hukum yang dicantumkan berbagai peraturan-peraturan, dan
o   Hukum Tak Tertulis (unstatutery law, unwritten law), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan (hukum kebiasaan).
Menurut teori ada 2 macam kodifikasi hukum, yaitu :
o   Kodifikasi terbuka
Adalah kodifikasi yang membuka diri terhadap terdapatnya tambahan-tambahan diluar induk kondifikasi.
“Hukum dibiarkan berkembang menurut kebutuhan masyarakat dan hukum tidak lagi disebut sebagai penghambat kemajuan masyarakat hukum disini diartikan sebagai peraturan”.
o   Kodifikasi tertutup
Adalah semua hal yang menyangkut permasalahannya dimasukan ke dalam kodifikasi atau buku kumpulan peraturan.

 

 

Kaidah/Norma

Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Pelanggaran terhadap norma ini berupa sanksi denda sampai hukuman fisik (dipenjara, hukuman mati).

 

Referensi :

http://madewahyudisubrata.blogspot.com/2012/04/pengertian-hukum-dan-hukum-ekonomi.html

 

 

Nama : Febryana Pintakasari

NPM   : 22212879

Tugas : Softskill tentang Pengertian Hukum dan Hukum Ekonomi

 

 

Sebait do’a untuk kalian

Ya Allah ….
Tolong jangan pisahkan aku dengan mereka
Karna masih banyak cita-cita yang ingin ku capai
Izinkan aku untuk membahagiakan orang-orang yang ku sayang
Terutama untuk mamah papah dan untuk orang terdekatku

Ya Allah …
Tolong jangan buat mereka meneteskan air mata karna ulahku
Aku ingin mereka bangga padaku
Aku ingin mereka menangis karna bahagia
Jadikan aku anak yang berbakti pada mereka
Karna aku sayang mereka..
aamiin Ya Allah..

Artikel tentang Pengangguran dan Kemiskinan

Nama : Febryana Pintakasari
NPM : 22212879
Kelas : 2EB18
Judul : Kemiskinan dan Pengangguran Di Indonesia

KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Sedangkan kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar pokoknya seperti sandang, papan, dan pangan.
Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.
Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya.
Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya.
Sekarang ini tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia semakin parah. Kemiskinan dan pengangguran adalah dua hal yang berjalan beriringan, kemiskinan menyebabkan orang tidak bisa sekolah, yang oleh karenanya tidak bisa pula mencari pekerjaan yang layak, karena tidak punya pekerjaan, ia menjadi miskin, padahal Indonesia adalah termasuk negara kepulauan terbesar yang juga memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Selain itu, dalam hal pertanian dan kelautan Indonesia termasuk Negara yang kaya akan hasil sumber daya tersebut. Dalam hal ini yang menjadi penyebab banyaknya kemiskinan dan pengangguran di Indonesia ialah karena sumber daya manusia yang kurang dan kesempatan kerja bagi rakyat miskin sangat kecil, hal tersebut dikarenakan rendahnya skill yang mereka miliki karena sebagian dari mereka kebanyakan hanya lulusan SD(SekolahDasar) saja. Hal tersebut dapat kita lihat terutama di daerah pedesaan, banyak sekali rakyat miskin yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Paling tidak mereka dapat menafkahi kehidupannya dengan cara bertani dan melaut untuk mencari ikan. Di lain pihak merosotnya pengangguran di Indonesia disebabkan pula dengan banyaknya pihak swasta yang mengirimkan barang keluar negeri seperti, beras, textil, bahkan gas dll. Itu mengurangi tingkat para pekerja, yang seharusnya mereka layak mendapatkan pekerjaan karena itu merupakan produk lokal.
Selain itu pada dasarnya kemiskinan sudah menjadi masalah pokok dunia, terutama di Negara berkembang, ketika terjadi krisis angka kemiskinan melonjak tajam, hal tersebut dapat diatasi dengan bantuan dana bagi rakyat miskin,BLT, pendidikan gratis, dll yang dapat meringankan beban rakyat miskin. Hendaknya pemerintah memperhatikan hal tersebut agar tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia bisa berkurang, dan Negara kita bisa menyaingi Negara-negara maju lainnya yang angka kemiskinan dan pengangguran relatif kecil.

Penyebab terjadinya pengagguran diantaranya :
1. Pengangguran friksional (frictional unemployment)
Pengangguran friksional adalah pengangguran karena pekerja menunggu pekerjaan yang lebih baik.
2. Pengangguran Struktural (Structural unemployment)
Pengangguran yang disebabkan oleh penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja.
3. Pengangguran Teknologi (Technology unemployment)
Pengangguran yang disebabkan pengembangan atau penggantian teknologi. Perubahan ini dapat menyebabkan pekerja harus diganti untuk bisa menggunakan teknologi yang diterapkan.
4. Pengangguran Siklikal
Pengangguran yang disebabkan kemunduran ekonomi yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menampung sebuah pekerjaan yang ada.
5. Pengangguran Musiman
Pengangguran akibat siklus ekonomi yang berfluktuasikan karena pergantian musim. Umumnya pada bidang pertanian.
6. Setengah Menganggur
Pengangguran dimana pekerja yang hanya bekerja dibawah jam normal (sekitar 7-8 jam per hari).

Akibat adanya pengangguran :
a. Bagi perekonomian negara
1. Penurunan pendapatan perkapita.
2. Penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak.
3. Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.
b. Bagi masyarakat
1. Pengangguran merupakan beban psikologis dan psikis.
2. Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan karena tidak digunakan apabila tidak bekerja.
3. Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik.
Cara mengatasi Pengangguran :
1. Peningkatan mobilitas modal dan tenagakerja.
2. Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ketempat sektor ekonomi yang kekurangan.
3. Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong.
4. Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya.
5. Memberikan dorongan masyarakat untuk menciptakan usaha sendiri
6. Memberikan bantuan untuk mengembangkan usahanya, seperti menyediakan pinjaman usaha dengan bunga yang ringan.

Referensi :

http://cyberjournalismclassss.blogdetik.com/57/
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengangguran#Penyebab_Pengangguran
http://www.bimbingan.org/masalah-kemiskinan-dan-pengangguran-di-indonesia.htm

Landasan Hukum Koperasi

Nama :Febryana Pintakasari
NPM : 22212879
Kelas : 2EB18
Tugas : Ekonomi Koperasi
Judul : Landasan Hukum Koperasi

1. LANDASAN HUKUM KOPERASI

Koperasi adalah bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

Landasan Hukum Koperasi ada 3 yaitu :

Landasan idiil
Landasan idiil koperasi adalah pancasila. Dimana kelima sila dari pancasila tersebut harus dijadikan dasar dalam kehidupan koperasi di Indonesia. Dasar idiil ini harus diamalkan oleh seluruh anggota maupun pengurus koperasi karena pancasila disamping merupakan dasar negara juga sebagai falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia.

Landasan Stuktural
Landasan stuktural koperasi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai landasan geraknya adalah Pasal 33 Ayat (1), UUD 1945 serta penjelasannya. Menurut Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

Landasan Mental
Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Landasan itu mencerminkan dari kehidupan bangsa yang telah berbudaya, yaitu gotong royong. Setia kawan merupakan landasan untuk bekerjasama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kesadaran berpribadi,keinsafan akan harga diri sendiri,merupakan hal yang mutlak harus ada dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan dan kemakmuran.Kesadaran berpribadi juga merupakan rasa tanggung jawab dan disiplin terhadap segala peraturan hingga koperasi akan terwujud sesuai dengan tujuannya.

Dalam UU Nomor 25 tahun 1992 ( UU perkoperasian yang baru ) Bab II Pasal 2 dinyatakan bahwa landasan dan asas koperasi berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

2. CARA MENDIRIKAN KOPERASI

Dalam pembentukan koperasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Orang yang mendirikan dan nantinnya menjadi anggota koperasi memiliki kegiatan ekonomi yang sama, artinya memiliki profesi atau usaha yang sama. Dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama, artinya memiliki kebutuhan ekonomi yang sama.
2. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi layak secara ekonomi dalam arti akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha.
3. Modal sendiri cukup tersedia untuk menjalankan kegiatan usaha.
4. Pengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan dan mengacu pada efisiensi dan efektifitas.

Tata cara mendirikan koperasi :

Mengumpulkan data calon anggota
Perintis dibantu dengan beberapa orang membuat daftar nama orang yang akan diajak bekerjasama dalam kegiatan koperasi dimana orang tersebut memiliki kepentingan yang sama. Sesuai dengan undang-undang koperasi, untuk dapat mendirikan koperasi diperlukan minimal 20 orang calon anggota.

Mengadakan penyuluhan dan penerangan
Hal-hal yang perlu disampaikan antara lain:

Menjelaskan maksud dan tujuan koperasi serta menguraikan bahwa kegiatan usaha yang akan dilaksanakan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang maksimal bagi anggota.
Menjelaskan kepada calon anggota tentang landasan prinsip-prinsip dan sendi dasar koperasi.
Menjelaskan kepada mereka akan adanya kekuatan ekonomi dalam wadah koperasi.
Menjelaskan kepada mereka bahwa dengan kekuatan ekonomi dapat melepaskan diri dari kesulitan ekonomi.

Penyusunan panitia rapat pembentukan koperasi
Susunan acara rapat pembentukan koperasi :

Pembukaan oleh ketua panitia
Sambutan pimpinan kantor/perusahaan atau pamong desa
Sambutan dari pejabat koperasi
Pemilihan pengurus dan pengawas koperasi
Pengangkatan sumpah sebagai pengesahan kepengurusan koperasi
Penyerahan pimpinan rapat kepada ketua terpilih
Pengesahan anggaran dasar
Pengesahan rencana kerja koperasi
Penutup/Doa

Materi yang dibahas dalam rapat pembentukan koperasi

Tujuan mendirikan koperasi
Usaha-usaha yang hendak dijalankan
Penerimaan dan persyaratan anggota dan pengurus
Penyusutan modal dasar
Penetapan modal awal
Pemilihan pengurus dan pengawas
Pemilihan pengurus dilakukan secara demokratis dimana dalam pemilihan tersebut dilakukan tanya jawab dan dialog untuk metncapai kata sepakat. Sesuai dengan asas demokrasi, maka pengurus dan pengawas koperasi dipilih oleh rapat anggota.

Pimpinan rapat harus dapat mengarahkan sedemikian rupa sehingga dapat mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

Kesepakatan pembentukan koperasi
Konsep anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Modal awal dan neraca awal koperasi
Rencana kerja koperasi

Untuk dipilih sebagai pengurus koperasi harus memiliki berbagai persyaratan antara lain:

Mampu melaksanakan tugas sebagai pengurus
Bertanggung jawab terhadap segala keputusan koperasi
Bersifat jujur
Memiliki minat terhadap organisasi koperasi
Memiliki keterampilan dan berorganisasi
Memiliki jiwa wirausaha

Sedangkan calon pengawas koperasi harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

Mengerti tentang administrasi pembukuan koperasI
Mengerti tentang organisasi koperasi
Mampu memegang rahasia terhadap pihak ketiga
Bersifat jujur
Mampu memberikan saran-saran terhadap perkembangan koperasi

Pengertian Anggaran Dasar Koperasi adalah : suatu peraturan tertulis yang memuat ketentuan pokok mengenai organisasi, manajemen dan kegiatan usaha koperasi dan mengatur tata kehidupan koperasi itu sendiri.

Yang harus dimuat dalam anggaran dasar koperasi :

Nama, pekerjaan serta tempat tinggal pendiri koperasi yang bersangkutan
Nama lengkap dan nama singkat koperasi yang bersangkutan.
Tempat kedudukan koperasi dan daerah kerjanya
Tujuan koperasi
Jenis dan kegiatan usaha yang akan dilakukan
Syarat-syarat keanggotaan dan kepengurusan
Ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban dan tugas para anggota dan para pelaksana lainya
Ketentuan-ketentuan mengenai rapat-rapat anggota dan pengurus
Ketentuan-ketentuan mengenai simpanan, sisa hasil usaha, tanggungan anggota/koperasi dan sisa kekayaan apabila koperasi tersebut dibubarkan
Hal-hal lain sesuai keputusan rapat pembentukan koperasi

Kewajiban anggota koperasi :

Mematuhi anggaran dasar serta keputusan yang telah disepakati anggota
Berpartisipasi dalam kegiatan koperasi
Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan

Hak anggota koperasi :

Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota
Memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas
Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar
Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta atau tidak.

Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi :

Rapat anggota, rapat anggota yang dihadiri oleh anggota koperasi merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi
Jenis rapat anggota : RAT, rapat anggota khusus dan rapat anggota luar biasa (misalnya koperasi mengalami keadaan krisis)

Pengurus koperasi, diberikan kuasa oleh anggota atau rapat anggota untuk melaksanakan kegiatan koperasi sehari-hari
Pengawas, diberikan kuasa oleh anggota atau rapat anggota untuk melaksanaka pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi
Manager koperasi, adalah pelaksana tugas pengurus dalam memimpin koperasi sehingga mampu mencapai tujuan sesuai dengan program koperasi.

3. UNDANG-UNDANG TENTANG KOPERASI

Pada pertengahan bulan oktober tahun 2012, Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan sidang paripurna untuk membahas pergantian UU Koperasi No.25 tahun 1992 menjadi UU No.17 tahun 2012. Dalam rapat tersebut Menteri koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan mendorong percepatan realisasi atau revisi Undang – Undang No.25 tahun 1992 dengan dasar pengembangan dan pemberdayaan koperasi nasional dalam kebijakan pemerintah selayaknya mencerminkan nilai dan prinsip perkoperasian sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan para anggotanya.

Ada enam substansi penting yang harus disosialisasikan kepada masyarakat dan gerakan koperasi yang dirumuskan bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Hukum Dan Ham serta Dewan Perwakilan Rakyat.

Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjadi dasar penyelarasan bagi rumusan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, sesuai dengan hasil kongres International Cooperative Alliance (ICA)
Untuk mempertegas legalitas koperasi sebagai badan hukum, maka pendirian koperasi harus melalui akta otentik. Pemberian status dan pengesahan perubahan anggaran dasar merupakan wewenang dan tanggungjawab Menteri.
Dalam hal permodalan dan selisih hasil usaha, telah disepakati rumusan modal awal Koperasi, serta penyisihan dan pembagian cadangan modal. Modal Koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Selisih hasil usaha, yang meliputi surplus hasil usaha dan defisit hasil usaha, pengaturannya dipertegas dengan kewajiban penyisihan kecadangan modal, serta pembagian kepada yang berhak.
Ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) mencakup pengelolaan maupun penjaminannya. KSP ke depan hanya dapat menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman kepada anggota. Koperasi Simpan Pinjam harus berorientasi pada pelayanan pada anggota, sehingga tidak lagi dapat disalahgunakan pemodal yang berbisnis dengan badan hukum koperasi. Unit simpan pinjam koperasi dalam waktu 3 (tiga) tahun wajib berubah menjadi KSP yang merupakan badan hukum koperasi tersendiri. Selain itu, untuk menjamin simpanan anggota KSP diwajibkan menjaminkan simpanan anggota. Dalam kaitan ini pemerintah diamanatkan membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam (LPS – KSP) melalui Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah yang sangat fundamental dalam pemberdayaan koperasi, sehingga koperasi dapat meningkatkan kepercayaan anggota untuk menyimpan dananya di koperasi. Pemerintah juga memberi peluang berkembangnya koperasi dengan pola syariah yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah
Pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi akan lebih diintensifkan. Dalam kaitan ini pemerintah juga diamanatkan untuk membentuk Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (LP-KSP) yang bertanggung jawab kepada Menteri melalui peraturan pemerintah. Hal tersebut dilakukan pemerintah, merupakan upaya nyata agar KSP benar-benar menjadi Koperasi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, dan sebagai entitas bisnis yang dapat dipercaya dan sejajar dengan entitas bisnis lainnya yang telah maju dan berkembang dengan pesat dan profesional.
Dalam rangka pemberdayaan koperasi, gerakan koperasi didorong membentuk suatu lembaga yang mandiri dengan menghimpun iuran dari anggota serta membentuk dana pembangunan, sehingga pada suatu saat nanti. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) akan dapat sejajar dengan organisasi Koperasi di negara-negara lain, yang mandiri dapat membantu Koperasi dan anggotanya.
Mencermati UU yang baru tersebut, ada beberapa hal yang memerlukan perhatian khusus segenap pegiat koperasi, sebab hal ini berkaitan dengan penyesuain di tingkat operasionalisasi organisasi dan usaha koperasi.

Pada tanggal 18 oktober 2012 DPR mengesahkan Undang-Undang (UU) Perkoperasian yang baru. Anggota DPR yakin, UU baru ini bakal melindungi masyarakat dari praktik penipuan yang mengatasnamakan koperasi.

“UU Perkoperasian yang baru ini akan menggantikan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang telah berumur 20 tahun. UU baru ini diharapkan dapat merevitalisasi peran koperasi dalam perekonomian nasional sekaligus menjawab berbagai tantangan era baru ini. Juga melindungi masyarakat dari praktik-praktik penipuan yang mengatasnamakan koperasi,” tutur Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan sekaligus Anggota Panja RUU Perkoperasian Sohibul Iman dalam keterangannya, Kamis (18/10/2012).

Apakah prinsip ekonomi koperasi sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia ?

Menurut saya sudah sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia karena sesuai prinsip kedua pancasila menggambarkan akan kesadaran kemanusiaan. Kesadaran tersebut merupakan modal untuk menciptakan suatu tatanan kebangsaan dan tatanan ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Kesadaran ini lebih memprioritaskan kerjasama demi tercapainya tujuan kesejahteraan bersama. Selain itu koperasi juga memberi ruang dalam pembelajaran demokrasi, implementasi prinsip-prinsip, gotong-royong, keterbukaan, tanggungjawab dan kebersamaan yang juga dapat menjadi modal dasar untuk menciptakan ekonomi yang mandiri. Dengan demikian, akan memberikan peluang dan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi, kesempatan untuk menata persatuan dan solidaritas bangsa.

DAFTAR PUSTAKA :

http://gultomjonathan86.wordpress.com/2012/10/03/pengertian-dan-landasan-hukum-koperasi/

http://triicecsfabregas.blogspot.com/2012/12/dasar-dasar-hukum-koperasi-di-indonesia.html

http://niafandany.blogspot.com/2011/12/tata-cara-mendirikan-koperasi.html

http://adhiesan22.blogspot.com/2013/02/pengganti-uu-kop-no25-tahun-1992.html

Perbedaan Suka, Sayang dan Cinta

Seringkali kita sulit membedakan apa itu Suka, Sayang dan Cinta. Disini saya akan menjelaskan perbedaan itu. Langsung aja yuuuk🙂

Suka adalah dimana kita ingin memiliki seseorang untuk keegoisan kita saja
Sayang adalah dimana kita ingin membuat seseorang bahagia dan bukan untuk diri sendiri
Cinta adalah dimana kita rela berkorban demi kebahagiaannya

Saat kamu menyukai sesorang dan berada disisinya maka kamu akan bertanya “Bolehkah aku menciummu ?”
Saat kamu menyayangi seseorang dan berada disisinya maka kamu akan bertanya “Bolehkah aku memelukmu ?”
Saat kamu mencintai seseorang dan berada disisinya maka kamu akan menggenggam erat tangannya.

Suka adalah ketika kita melihat seseorang menangis kamu akan berkata “Sudahlah jangan menangis”
Sayang adalah saat dia menangis kita akan menangis bersamanya
Cinta adalah ketika seseorang menangis dan kamu membiarkan bahumu untuk disandarkan sambil berkata “Mari kita selesaikan masalah ini bersama”

Suka adalah ketika kamu melihat seseorang itu dan berkata ” Ia sangat cantik/tampan
Sayang adalah ketika kamu melihatnya dari dalam hati bukan dari mata
Cinta adalah ketika kamu melihatnya dan berkata “Buatku dia adalah anugrah terindah yang dititipkan Allah untukku”

Pada saat seseorang yang kamu suka menyakiti hatimu, maka kamu akan marah dan tidak ingin bicara dengannya lagi
Pada saat seseorang yang kamu sayang menyakiti hatimu, hatimu akan menangis untuknya
pada saat seseorang yang kamu cinta menyakiti hatimu, kamu akan sabar dan berkata “Tidak mengapa,dia hanya tidak tahu apa yang dilakukannya”

Pada saat kamu menyukai seseorang kamu akan “memaksanya” untuk menyukaimu dengan berbagai cara
Pada saat kamu menyayangi seseorang kamu akan “membiarkannya memilih” yang terbaik untuknya
Pada saat kamu mencintai seseorang kamu akan slalu menantinya dengan tulus dan setia..

Suka adalah kamu akan menemaninya bila itu menguntungkan
Sayang adalah kamu akan menemaninya disaat dia membutuhkanmu
Cinta adalah kamu akan menemaninya tidak peduli bagaimanapun keadaanmu

dan yang paling penting adalah….

SUKA adalah hal yang menuntut
SAYANG adalah hal memberi dan menerima
CINTA adalah memberi dengan rela

Wooooow gue juga baru tahu loh ternyata antara Suka, Sayang dan Cinta itu berbeda. So, kalian termasuk yang mana nih ? Ada yang ingin menambahkan ? Semoga kita mendapatkan seseorang yang ngga sekedar SUKA tapi dia MENYAYANGI dan MENCINTAI kita tentunya. Insya Allah aamiin….

Inspired by http://www.sentuhanmaya.com/2011/03/perbezaan-suka-sayang-dan-cinta.html

Cinta pada pandangan pertama

Jatuh cinta pada pandangan pertama
Memang kedengarannya aneh
Awalnya aku tak percaya
Namun ini yang aku rasakan sekarang

Sejak pertama melihatmu
Aku merasa ada sesuatu yang beda di dirimu
Entah apa itu
Kucoba mencari cari namun tak ada jawabnya

Kamu adalah sosok yang selama ini aku cari
Sosok yang slalu ada dalam dunia khayalku
Sekarang tepat berada di depan mataku
Membuatku tak mampu berkata

Namun perasaan ini slalu menghantuiku
Perasaan ragu akan kebenaran hati ini
Apakah ini nyata ? atau hanya perasaanku saja ?
Dan bagaimana perasaannya ?
Entahlah…